Journal Legal Advice (JLA) is an academic journal that focuses on current legal issues, policy analysis, and legal practice. This journal aims to provide a platform for academics, legal practitioners and researchers to publish the results of their research, as well as share knowledge and experience in various aspects of law. Scope: This journal covers, but is not limited to, the following themes: - Civil Law and Criminal Law - International Law - Business and Corporate Law - Environmental Law - Human rights - Dispute Resolution and Arbitration - Legal Policy and Reform Legal Advice is a peer-reviewed journal, published four times a year (March, June, September and December). It is hosted by the Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Kendari. EISSN : 3064-5107
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Kota Kendari yang Menerapkan Prinsip Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara secara Normatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dan juga menganalisis Faktor-Faktor penghambat dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan yang terjadi di kota kendari berdasarkan perspektif sosiologi hukum . Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan Sosiologi. Melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Restorative merupakan kekeliruan aparat penegak hukum dalam memahami Prinsip tersubut yang menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan menjadi tidak efektif terlebih lagi penegakan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan budaya masyarakat, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Kedua faktor tersebut berkontribusi signifikan sebagai penghambat penegakan hukum, yang menyebabkan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.
Copyright (c) 2025 Indra Indra jaya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Transendensi Nilai Pancasila Dalam Bingkai Hukum Profetik Menuju Hukum Nasional Yang Berkeadilan
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mengandung nilai-nilai fundamental yang bersifat transendental dan universal. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial dalam sistem perundang-undangan dan praktik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai transendental Pancasila dapat diintegrasikan melalui pendekatan hukum profetik guna mewujudkan hukum nasional yang berkeadilan. Hukum profetik, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Absori, adalah paradigma hukum yang menekankan pada dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan keadaban sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum. Pendekatan ini berupaya menghadirkan hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan moralitas spiritual bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif kualitatif, yang menggabungkan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi terhadap praktik hukum di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum profetik mampu merevitalisasi nilai-nilai Pancasila secara holistik, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang humanis, adil, dan bermartabat. Integrasi antara nilai transendental Pancasila dan hukum profetik sangat relevan untuk merespons krisis moral dan ketimpangan hukum yang terjadi dewasa ini. Dengan demikian, penguatan hukum nasional melalui kerangka transendensi dan profetik merupakan langkah strategis dalam membangun tatanan hukum Indonesia yang berkeadilan sosial dan berakar pada jati diri bangsa.
Copyright (c) 2025 Kamaruddin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti Dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai keadilan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap terpidana korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, serta pemenuhan hak asasi manusia, sehingga pengampunan bagi pelakunya dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan rule of law. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi pada kasus korupsi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep keadilan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur, penelitian menemukan bahwa pemberian amnesti atau abolisi bagi koruptor tidak memiliki legitimasi keadilan karena melemahkan kepastian hukum, menimbulkan impunitas, dan mengikis kepercayaan publik. Dari perspektif hukum internasional, korupsi termasuk pelanggaran hak ekonomi dan sosial sehingga pengampunan terhadap koruptor bertentangan dengan norma antimpunitas global. Karena itu, pemberian amnesti dan abolisi harus ditolak demi menjaga integritas hukum dan keadilan substantif.
Copyright (c) 2025 Alasman Mpesau (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia karena menjadi wadah pergantian kepemimpinan secara sah setiap lima tahun. Pemilu juga dikenal sebagai pesta demokrasi yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik sesuai amanat konstitusi. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan kualitas demokrasi, sekaligus berfungsi sebagai dukungan terhadap program pembangunan, sarana penyampaian kepentingan rakyat, serta masukan bagi perencanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai.Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemui, seperti keterbatasan akses informasi politik di pedesaan, kendala teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), permasalahan daftar pemilih, serta potensi pelanggaran. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas program peningkatan partisipasi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya
Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peranan Amdal Dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi Pada Pengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan limbah industri merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peranan AMDAL dalam menegakkan tanggung jawab korporasi pada pengelolaan limbah industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah regulasi, doktrin hukum lingkungan, dan studi kasus aktual di Indonesia, antara lain kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif dalam proses perizinan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang mengikat perusahaan untuk bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kendati demikian, implementasi AMDAL di lapangan seringkali menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi publik, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri. Artikel ini menegaskan perlunya penguatan AMDAL melalui integrasi dengan akuntansi lingkungan, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan peran masyarakat sipil. Dengan demikian, AMDAL dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru
Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
Analisis Hukum Terhadap Kerusakan Ligkungan Yang Di Akibatkan Oleh Limbah Pabrik Kopi Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
Keabsahan Akta Jual Beli dalam Sengketa Pertanahan:Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo
Penelitian ini secara mendalam menganalisis keabsahan akta jual beli tanah dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada temuan hasil penelitian sebagai kontribusi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sengketa tanah bermula dari akta jual beli yang tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta syarat materil, misalnya tidak adanya persetujuan seluruh ahli waris atau penggunaan identitas palsu. Temuan empiris memperlihatkan bahwa akta yang cacat hukum tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan menjadi tidak pasti dan rawan gugatan pihak ketiga. Studi kasus di beberapa pengadilan negeri mengungkapkan bahwa pembeli yang beritikad baik tetap berisiko kehilangan hak atas tanah jika akta jual beli dinyatakan batal, meskipun telah terjadi pembayaran dan penguasaan fisik. Penelitian juga menemukan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi, sementara mediasi dan musyawarah adat lebih efektif dalam mencapai kesepakatan damai, meski belum sepenuhnya diakui kekuatan hukumnya. Selain itu, hasil penelitian menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara hukum perdata, agraria, dan kebijakan pertanahan nasional agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat terwujud secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran PPAT dalam verifikasi dokumen, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta reformasi administrasi pertanahan berbasis digital untuk mencegah terulangnya sengketa serupa di masa depan.
Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat opened legal policy, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin open legal policy. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya positive legislator. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online
Penegakan hokum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media online. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online, untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online meliputi faktor moral, psikologis, biologis, ekonomi dan sosiologis. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online adalah hambatan hukum yang belum terperinci terhadap pelanggaran kesusilaan secara online, faktor penegak hukum yang kurang dan belum memahami teknologi informasi dengan baik, sarana dan fasilitas yang kurang efektif dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memberikan peran aktif penanggulangan ataupun pencegahan. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.Adapun saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda.
Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita
Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian seperti pencabutan izin, detensi, dan deportasi. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, data kasus, serta wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, birokrasi yang rumit, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyederhanaan prosedur, edukasi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui TIMPORA. Pendekatan humanis juga penting agar penegakan hukum berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan dan penguatan koordinasi guna menciptakan sistem keimigrasian yang lebih responsif dan berkeadilan
Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebagai Ahli Waris Dilihat Dari Hukum Adat Tionghoa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum adat Tionghoa serta relevansinya dengan perkembangan hukum nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Tionghoa, anak di luar nikah umumnya tidak diakui sebagai ahli waris kecuali terdapat pengakuan resmi dari ayah biologis, sehingga hak warisnya sangat terbatas. Sementara itu, KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang lebih luas bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis, asalkan diakui secara hukum atau dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, implementasi di masyarakat masih menghadapi hambatan berupa kuatnya tradisi dan minimnya pemahaman hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan peran aktif negara serta tokoh masyarakat untuk memastikan perlindungan hak waris anak di luar nikah secara adil dan tanpa diskriminasi.
Pemahaman Investor Terhadap Hubungan Return Dan Risiko Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Indonesia
Pasar modal Indonesia mengalami peningkatan partisipasi investor, terutama dari kalangan ritel, namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara return dan risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Banyak investor masih terpengaruh oleh faktor subjektif seperti emosi, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial yang dapat mengarah pada keputusan spekulatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemahaman investor terbentuk serta mengidentifikasi faktor-faktor subjektif yang memengaruhi persepsi mereka terhadap risiko dan return. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menganalisis berbagai literatur akademik, dokumen resmi, serta regulasi terkait investasi dan perilaku investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman investor dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, pengalaman, kondisi psikologis, motivasi pribadi, serta pengaruh media dan lingkungan sosial. Diperlukan pendekatan edukatif yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi secara rasional dan berkelanjutan.
Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sultra
Penelitian ini mengangkat permasalahan meningkatnya tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Polda Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis data dan fakta di lapangan terkait kasus-kasus narkotika, upaya penegakan hukum, dan program pencegahan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan narkotika dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
Good Corporate Governance Dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya
Penelitian ini membahas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan produk gadai syariah. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks Pegadaian Syariah, prinsip-prinsip ini diterapkan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan GCG diatur melalui Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013 dan diperkuat oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah. Produk-produk Pegadaian Syariah seperti Rahn, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya, menggunakan akad rahn dan ijarah yang sesuai prinsip Islam, tanpa mengandung unsur riba. Dengan penerapan GCG yang sistematis dan berbasis syariah, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan efisiensi, kredibilitas, serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.
Copyright (c) 2024 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum polresta Kendari
Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dengan senjata tajam, salah satunya adalah kejahatan begal yang marak terjadi, menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan kondisi keamanan yang harmonis. Ada sebuah teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Aksi begal motor di Kota Kendari semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kendari sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.
Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis
Perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga membebaskan subjek hukum dari belenggu struktur sosial yang timpang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sintesis antara hukum progresif—yang menekankan transformasi sosial—dan humanisme yuridis—yang mengutamakan martabat individu—sebagai landasan normatif baru. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif yuridis-normatif, dengan telaah doktrin, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan restoratif, partisipasi publik, dan penghormatan hak asasi sebagai elemen pengikat kedua aliran tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sintesis ini membebaskan subjek hukum melalui (1) penerapan asas inklusivitas dalam proses peradilan, (2) penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, dan (3) penegakan prinsip proportionalitas dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, model sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis tidak hanya memperluas ruang kebebasan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berkelanjutan.
Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Penelitian ini menganalisis keabsahan nikah sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum terkait nikah sirri tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat praktik tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Namun, dalam praktiknya, nikah sirri yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan sering menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak diakuinya hak-hak istri dan anak dalam aspek perdata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan upaya optimalisasi pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang dan bagaimana penerapan hukum pidananya, apakah telah sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana putusan hakim menurut pertanyaan pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan yang kedua yaitu, kedua bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara melalui analisis perundang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum yang lain, kemudian d analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah hakim setelah memeriksa semua alat bukti dan barang bukti memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan penuntut umum kepadanya. Dan terkait dengan penerapan pidananya yaitu tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutus pidana bebas yang berarti tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh hakim.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Era globalisasi saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang ditandai kemudahan akses informasi yang memungkinkan transaksi keuangan menjadi sangat cepat dan sulit diawasi. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Untuk menanggulanginya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun kenyataannya, pelaku pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika belum dijatuhi sanksi pidana yang maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, Pertama bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, di mana penegak hukum terutama hakim tidak memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika yaitu faktor substansi hukum yakni perbedaan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika dan undang-undang pencucian yang sama-sama merupakan undang-undang tindak pidana khusus, faktor pemahaman penegak hukum tentang ketentuan tindak pidana pencucian uang, keterbatasan sarana dan prasarana dala mendeteksi dan mengungkap transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana, dan kesadaran hukum penyedia jasa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
Analisis Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kendari (Studi Kasus Perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi)
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi (2) Untuk mengetahui dan menguraikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. (3) Untuk mengetahui dan menerangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Penelitian ini, menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (library research) dan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil Penelitian ini menemukan jika dalam amarnya hakim menolak, gugatan penggugat seluruhnya karena obyek-obyek perkara yang didalilkanPenggugat tersebut terindikasi adanya Sengketa Milik, harta bawaan yang sudah dijadikan mahar istri pertama pewaris, Harta bersama antara pewaris dengan istri pertama pewaris (Sagima binti Iban), harta bersama antara pewaris dengan istri kedua (Hj.Sitti Aminah) dan harta milik Hj.Sitti Aminah yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris. Hal ini berimplikasi kepada para pihak dan kepada harta itu sendiri. Adapun implikasi kepada para pihak adalah sampai saat ini mereka masih berseteru bahkan menimbulkan perpecahan antar keluarga. Adapun implikasi kepada harta adalah bahwa harta-harta pewaris belum bisa dimanfaatkan karena belum ada kejelasan mengenai pemilik harta tersebut karena belum dibagikan kepada ahli warisnya.
Copyright (c) 2025 Legal Advice : Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan
Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Menganalisis penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; 2) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan sesuai fungsinya. Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi admnistratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. 2) perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaaan hutan dan hasil secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijaksanaan pengelolaan kawasan huta merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan.
Copyright (c) 2024 Jurnal Legal Advice https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Maraknya Penyalah Guna Narkotika Di Indonesia: Apa Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Menguranginya?
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan, dengan kasus yang meluas di berbagai lapisan masyarakat. Media sering melaporkan tindak pidana narkotika, menunjukkan meningkatnya masalah ini. Undang-Undang menetapkan bahwa rehabilitasi adalah tujuan utama dalam penanganan narkotika. Sanksi pidana penjara seringkali tidak efektif dan justru menambah beban over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak penyalah guna narkotika di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, diikuti dengan interpretasi bahan hukum. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.
Analisis Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi di Indonesia
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency dalam dunia bisnis digital, terutama Bitcoin yang selama ini marak beredar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada pemecahan permasalahan atau isu hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan cryptocurrency, terutama Bitcoin sebagai mata uang digital yang dapat digunakan sebagai instrument transaksi belum memiliki legalitas. Belum adanya legalitas terhadap penggunaan cryptocurrency dikarenakan karakteristik dari cryptocurrency yang masih fluktuatif, tidak dapat dipersamakan dengan mata uang. Nilai dari cryptocurrency yang naik-turun secara drastic dikhawatirkan dapat membuat situasi bisnis menjadi tidak menentu. Jika suatu saat cryptocurrency dijadikan instrument transaksi, maka diperlukan sebuah regualasi yang dapat mengatur stabilitas nilai cryptocurrency, agar tidak berdampak negative bagi dunia bisnis di Indonesia.
Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada
Era globalisasi yang kian meningkat, meningkatkan kompleksitas sengketa bisnis khususnya di Kanada. Dengan meningkatnya interdependensi ekonomi, para pelaku di Kanada menghadapi tantangan baru. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa sebagai elemen krusial untuk menjaga stabilitas dalam dunia bisnis. Di Indonesia sendiri, sengketa bisnis juga kian menjadi permasalahan yang serius. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi, terutama melalui penggunaan Artificial Intelligence (AI), yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan AI dalam proses mediasi di dalam kerangka Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya. Namun, terdapat tantangan dalam memahami nilai-nilai budaya lokal dan dinamika sosial yang kompleks di Indonesia. Meskipun Artificial Intelligence (AI) menawarkan efisiensi, peran mediator manusia tetap sangat penting untuk menangani aspek emosional dan kultural yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh teknologi.
Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia
Harta bersama harus dibagi ½ (seperdua) apabila terjadi perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI. Hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama perselisihan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses Litigasi dan Non Litigasi Pembagian Harta Bersama penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain dan Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pasal 97 KHI melainkan konsep keadilan menurut islam itu bukan berarti sama. Hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing ½ ( Satu Perdua ) dari harta bersama karena adanya harta perkongsian. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Harta bersama dalam pelaksanaan diharapkan mampu adil dan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga dapat menciptakan rasa nyaman bagi penerima harta bersama yang telah ditetapkan secara meyeluruh dalam perundang-undangan.
Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia
Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang, peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Adapun Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil menunjukan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional. Faktor pendukung utama KPK melibatkan dukungan masyarakat yang aktif, independensi hukum, keterlibatan media, kerjasama internasional, dan sistem hukum yang memadai. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK. Meskipun demikian, melalui pendekatan holistik dan model peran yang komprehensif, KPK terus berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal
Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi hak cipta mereka dari orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin. Hal ini karena, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin menghasilkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Menurut Pasal 95 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dapat menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi dari pelaku siaran ilegal melalui gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukam ke Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta mereka dilindungi dari siaran ilegal. Jika seseorang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dengan biaya, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Jika ditemukan bahwa seseorang melakukan siaran ilegal, mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara dan denda.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif
merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual-beli. Aktivitas jual-beli dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli meskipun tidak bertemu secara langsung. Jual-beli melalui e-commerce menjadi alternatif belanja masyarakat yang menginginkan berbelanja secara praktis dan ekonomis. Kendati menjanjikan kemudahan, jual-beli melalui e-commerce memiliki problematic tersendiri khususnya mengenai perlindungan konsumen. Artikel ini akan membahas terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi dengan e-commerce. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian berjenis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ada saat ini belum efektif di dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen terutama ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual.