Legal Advice Journal Of Law
type: channel
description: Journal Legal Advice (JLA) is an academic journal that focuses on current legal issues, policy analysis, and legal practice. This journal aims to provide a platform for academics, legal practitioners and researchers to publish the results of their research, as well as share knowledge and experience in various aspects of law. Scope: This journal covers, but is not limited to, the following themes: - Civil Law and Criminal Law - International Law - Business and Corporate Law - Environmental Law - Human rights - Dispute Resolution and Arbitration - Legal Policy and Reform Legal Advice is a peer-reviewed journal, published four times a year (March, June, September and December). It is hosted by the Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Kendari. EISSN : 3064-5107
publisher: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
language: en
publication name: Legal Advice Journal Of Law
issn: 3064-5107
items: Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai
items: Peranan Amdal Dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi Pada Pengelolaan Limbah Industri
items: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru
items: Analisis Hukum Terhadap Kerusakan Ligkungan Yang Di Akibatkan Oleh Limbah Pabrik Kopi Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang
items: Keabsahan Akta Jual Beli dalam Sengketa Pertanahan:Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo
items: Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang
items: Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy
items: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online
items: Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita
items: Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebagai Ahli Waris Dilihat Dari Hukum Adat Tionghoa
items: Pemahaman Investor Terhadap Hubungan Return Dan Risiko Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Indonesia
items: Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sultra
items: Good Corporate Governance Dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya
items: Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum polresta Kendari
items: Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis
items: Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
items: Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)
items: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
items: Analisis Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kendari (Studi Kasus Perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi)
items: Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan
items: Maraknya Penyalah Guna Narkotika Di Indonesia: Apa Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Menguranginya?
items: Analisis Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi di Indonesia
items: Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada
items: Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia
items: Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia
items: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal
items: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif
items: Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung
items: Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai
type: item
description: Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia karena menjadi wadah pergantian kepemimpinan secara sah setiap lima tahun. Pemilu juga dikenal sebagai pesta demokrasi yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik sesuai amanat konstitusi. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan kualitas demokrasi, sekaligus berfungsi sebagai dukungan terhadap program pembangunan, sarana penyampaian kepentingan rakyat, serta masukan bagi perencanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai.Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemui, seperti keterbatasan akses informasi politik di pedesaan, kendala teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), permasalahan daftar pemilih, serta potensi pelanggaran. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas program peningkatan partisipasi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya
subject: Articles
  topic: section
subject: Upaya
  topic: keywords
subject: Penyelenggara Pemilihan Umum
  topic: keywords
subject: Peningkatan Partisipasi Pemilih
  topic: keywords
creator: Andi Mulawangsa Mappakalu
creator: Nur Fadhillah N
creator: St. Hadijah Wahid
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-09-27
publication date: 2025-09-27
starting page: 81
ending page: 100
doi: 10.51454/

Peranan Amdal Dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi Pada Pengelolaan Limbah Industri
type: item
description: Pengelolaan limbah industri merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peranan AMDAL dalam menegakkan tanggung jawab korporasi pada pengelolaan limbah industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah regulasi, doktrin hukum lingkungan, dan studi kasus aktual di Indonesia, antara lain kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif dalam proses perizinan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang mengikat perusahaan untuk bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kendati demikian, implementasi AMDAL di lapangan seringkali menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi publik, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri. Artikel ini menegaskan perlunya penguatan AMDAL melalui integrasi dengan akuntansi lingkungan, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan peran masyarakat sipil. Dengan demikian, AMDAL dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.
subject: Articles
  topic: section
subject: AMDAL
  topic: keywords
subject: tanggung jawab korporasi
  topic: keywords
subject: pengelolaan limbah industri
  topic: keywords
subject: hukum lingkungan
  topic: keywords
subject: keadilan ekologis
  topic: keywords
creator: Fachmi jambak
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-20
publication date: 2025-06-20
starting page: 73
ending page: 85
doi: 10.51454/

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru
type: item
description: Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kawasan Tanpa Rokok
  topic: keywords
subject: Implementasi Kebijakan
  topic: keywords
subject: Puskesmas
  topic: keywords
subject: Peraturan Daerah.
  topic: keywords
creator: Handayani
creator: Asram A.T. Jadda
creator: Wahyu Rasyid
creator: Hartono Hamzah
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-09-20
publication date: 2025-09-20
starting page: 46
ending page: 61
doi: 10.51454/

Analisis Hukum Terhadap Kerusakan Ligkungan Yang Di Akibatkan Oleh Limbah Pabrik Kopi Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
subject: Articles
  topic: section
subject: Limbah
  topic: keywords
subject: pabrik kopi
  topic: keywords
subject: hukum lingkungan
  topic: keywords
creator: Nasrul
creator: Asram A.T. Jadda
creator: Muthmainna M.S
creator: Asrul Hidayat
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-09-20
publication date: 2025-09-20
starting page: 34
ending page: 45
doi: 10.51454/

Keabsahan Akta Jual Beli dalam Sengketa Pertanahan:Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo
type: item
description: Penelitian ini secara mendalam menganalisis keabsahan akta jual beli tanah dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada temuan hasil penelitian sebagai kontribusi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sengketa tanah bermula dari akta jual beli yang tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta syarat materil, misalnya tidak adanya persetujuan seluruh ahli waris atau penggunaan identitas palsu. Temuan empiris memperlihatkan bahwa akta yang cacat hukum tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan menjadi tidak pasti dan rawan gugatan pihak ketiga. Studi kasus di beberapa pengadilan negeri mengungkapkan bahwa pembeli yang beritikad baik tetap berisiko kehilangan hak atas tanah jika akta jual beli dinyatakan batal, meskipun telah terjadi pembayaran dan penguasaan fisik. Penelitian juga menemukan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi, sementara mediasi dan musyawarah adat lebih efektif dalam mencapai kesepakatan damai, meski belum sepenuhnya diakui kekuatan hukumnya. Selain itu, hasil penelitian menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara hukum perdata, agraria, dan kebijakan pertanahan nasional agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat terwujud secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran PPAT dalam verifikasi dokumen, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta reformasi administrasi pertanahan berbasis digital untuk mencegah terulangnya sengketa serupa di masa depan.
subject: Articles
  topic: section
subject: akta jual beli
  topic: keywords
subject: keabsahan
  topic: keywords
subject: pejabat pembuat akta tanah
  topic: keywords
subject: sengketa pertanahan
  topic: keywords
creator: Selvin Mayulu
creator: Weny Almoravid Dungga
creator: Mohamad Rivaldi Moha
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-09-20
publication date: 2025-09-20
starting page: 62
ending page: 80
doi: 10.51454/

Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Dana Desa
  topic: keywords
subject: Hukum Lingkungan
  topic: keywords
subject: Abrasi Sungai
  topic: keywords
subject: Pemerintah Desa
  topic: keywords
creator: jusri Jusri
creator: Asram A.T. Jadda
creator: Asrul Hidayat
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-25
publication date: 2025-06-25
starting page: 27
ending page: 44

Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy
type: item
description: Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat opened legal policy, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin open legal policy. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya positive legislator. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.
subject: Articles
  topic: section
subject: Batas Usia
  topic: keywords
subject: Konstitusi
  topic: keywords
subject: Legislator
  topic: keywords
subject: Mahkamah Konstitusi
  topic: keywords
subject: Norma
  topic: keywords
creator: Syahreza Ali Akbar Marali
creator: Ahmad
creator: Erman I. Rahim
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
starting page: 59
ending page: 72

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Media Online
type: item
description: Penegakan hokum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media online. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online, untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online meliputi faktor moral, psikologis, biologis, ekonomi dan sosiologis. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online adalah hambatan hukum yang belum terperinci terhadap pelanggaran kesusilaan secara online, faktor penegak hukum yang kurang dan belum memahami teknologi informasi dengan baik, sarana dan fasilitas yang kurang efektif dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memberikan peran aktif penanggulangan ataupun pencegahan. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.Adapun saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tindak Pidana
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Prostitusi
  topic: keywords
subject: Media Online
  topic: keywords
creator: Motlan Gultom
creator: Rini T Simangunsong
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 17
ending page: 26

Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita
type: item
description: Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian seperti pencabutan izin, detensi, dan deportasi. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, data kasus, serta wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, birokrasi yang rumit, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyederhanaan prosedur, edukasi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui TIMPORA. Pendekatan humanis juga penting agar penegakan hukum berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan dan penguatan koordinasi guna menciptakan sistem keimigrasian yang lebih responsif dan berkeadilan
subject: Articles
  topic: section
subject: Izin Tinggal
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Keimigrasian.
  topic: keywords
creator: Reynaldi Usman
creator: Zamroni Abdussamad
creator: Mellisa Towadi
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 1
ending page: 16
doi: 10.51454/

Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebagai Ahli Waris Dilihat Dari Hukum Adat Tionghoa
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum adat Tionghoa serta relevansinya dengan perkembangan hukum nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Tionghoa, anak di luar nikah umumnya tidak diakui sebagai ahli waris kecuali terdapat pengakuan resmi dari ayah biologis, sehingga hak warisnya sangat terbatas. Sementara itu, KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang lebih luas bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis, asalkan diakui secara hukum atau dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, implementasi di masyarakat masih menghadapi hambatan berupa kuatnya tradisi dan minimnya pemahaman hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan peran aktif negara serta tokoh masyarakat untuk memastikan perlindungan hak waris anak di luar nikah secara adil dan tanpa diskriminasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Anak Di Luar Nikah
  topic: keywords
subject: Hukum Adat Tionghoa
  topic: keywords
subject: Hak Waris
  topic: keywords
creator: Nuraisah Masita Utiarahman
creator: Weny Almoravid Dungga
creator: Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 45
ending page: 58

Pemahaman Investor Terhadap Hubungan Return Dan Risiko Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Indonesia
type: item
description: Pasar modal Indonesia mengalami peningkatan partisipasi investor, terutama dari kalangan ritel, namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara return dan risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Banyak investor masih terpengaruh oleh faktor subjektif seperti emosi, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial yang dapat mengarah pada keputusan spekulatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemahaman investor terbentuk serta mengidentifikasi faktor-faktor subjektif yang memengaruhi persepsi mereka terhadap risiko dan return. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menganalisis berbagai literatur akademik, dokumen resmi, serta regulasi terkait investasi dan perilaku investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman investor dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, pengalaman, kondisi psikologis, motivasi pribadi, serta pengaruh media dan lingkungan sosial. Diperlukan pendekatan edukatif yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi secara rasional dan berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Keputusan Investasi
  topic: keywords
subject: Perilaku Investor
  topic: keywords
subject: Persepsi Risiko
  topic: keywords
subject: Pasar Modal Indonesia
  topic: keywords
creator: zulfa ramadhani
creator: Amelinda Cindy Laksintya
creator: Rafie Maulana Putra
creator: Adam Syahputra
creator: Aditya Rizki Andriyanto
creator: Amelia Hisanah Putri Ariyanto
creator: Muhammad Ranadhif Al Fairuz
creator: Diana Setiawati
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-09-20
publication date: 2025-09-20
starting page: 24
ending page: 33
doi: 10.51454/

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sultra
type: item
description: Penelitian ini mengangkat permasalahan meningkatnya tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Polda Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis data dan fakta di lapangan terkait kasus-kasus narkotika, upaya penegakan hukum, dan program pencegahan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan narkotika dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tindak pidana narkotika
  topic: keywords
subject: Kepolisian
  topic: keywords
subject: Pencegahan
  topic: keywords
subject: Sulawesi Tenggara
  topic: keywords
subject: P4GN
  topic: keywords
creator: rahayu kojongian
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-09-20
publication date: 2025-09-20
starting page: 1
ending page: 23
doi: 10.51454/azfjbv43

Good Corporate Governance Dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya
type: item
description: Penelitian ini membahas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan produk gadai syariah. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks Pegadaian Syariah, prinsip-prinsip ini diterapkan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan GCG diatur melalui Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013 dan diperkuat oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah. Produk-produk Pegadaian Syariah seperti Rahn, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya, menggunakan akad rahn dan ijarah yang sesuai prinsip Islam, tanpa mengandung unsur riba. Dengan penerapan GCG yang sistematis dan berbasis syariah, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan efisiensi, kredibilitas, serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.
subject: Articles
  topic: section
subject: Good Corporate Governance
  topic: keywords
subject: Pegadaian Syariah
  topic: keywords
subject: Prinsip Syariah
  topic: keywords
subject: Produk Gadai Syariah
  topic: keywords
subject: Akad Rahn dan Ijarah
  topic: keywords
creator: Rasmuddin
rights: Copyright (c) 2024 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-30
publication date: 2024-12-30
starting page: 85
ending page: 101
doi: 10.51454/0z1a6j60

Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum polresta Kendari
type: item
description: Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dengan senjata tajam, salah satunya adalah kejahatan begal yang marak terjadi, menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan kondisi keamanan yang harmonis. Ada sebuah teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Aksi begal motor di Kota Kendari semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kendari sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya pe…
subject: Articles
  topic: section
subject: Kejahatan Begal
  topic: keywords
subject: Senjata Tajam
  topic: keywords
subject: Kota Kendari
  topic: keywords
creator: Rahayu kojongian
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-03-28
publication date: 2025-03-28
starting page: 55
ending page: 62
doi: 10.51454/eewh7v69

Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis
type: item
description: Perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga membebaskan subjek hukum dari belenggu struktur sosial yang timpang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sintesis antara hukum progresif—yang menekankan transformasi sosial—dan humanisme yuridis—yang mengutamakan martabat individu—sebagai landasan normatif baru. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif yuridis-normatif, dengan telaah doktrin, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan restoratif, partisipasi publik, dan penghormatan hak asasi sebagai elemen pengikat kedua aliran tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sintesis ini membebaskan subjek hukum melalui (1) penerapan asas inklusivitas dalam proses peradilan, (2) penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, dan (3) penegakan prinsip proportionalitas dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, model sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis tidak hanya memperluas ruang kebebasan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: hukum progresif
  topic: keywords
subject: humanisme
  topic: keywords
subject: yuridis
  topic: keywords
creator: Vincent Patria Setyawan
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-03-27
publication date: 2025-03-27
starting page: 45
ending page: 54
doi: 10.51454/jq94z825

Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
type: item
description: Penelitian ini menganalisis keabsahan nikah sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum terkait nikah sirri tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat praktik tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Namun, dalam praktiknya, nikah sirri yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan sering menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak diakuinya hak-hak istri dan anak dalam aspek perdata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan upaya optimalisasi pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait.
subject: Articles
  topic: section
subject: keabsahan
  topic: keywords
subject: nikah sirri
  topic: keywords
subject: pencatatan perkawinan
  topic: keywords
subject: Undang-Undang Perkawinan
  topic: keywords
creator: Muhamad Musta'in
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-03-26
publication date: 2025-03-26
starting page: 30
ending page: 44
doi: 10.51454/vfz68n55

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)
type: item
description: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang dan bagaimana penerapan hukum pidananya, apakah telah sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana putusan hakim menurut pertanyaan pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan yang kedua yaitu, kedua bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara melalui analisis perundang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum yang lain, kemudian d analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah hakim setelah memeriksa semua alat bukti dan barang bukti memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan penuntut umum kepadanya. Dan terkait dengan penerapan pidananya yaitu tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutus pidana bebas yang berarti tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh hakim.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tindak Pidana
  topic: keywords
subject: Pertimbangan Hakim
  topic: keywords
subject: Penerapan Pidana
  topic: keywords
creator: Yudha Fernando
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-03-25
publication date: 2025-03-25
starting page: 1
ending page: 11
doi: 10.51454/jvsdqv70

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
type: item
description: Era globalisasi saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang ditandai kemudahan akses informasi yang memungkinkan transaksi keuangan menjadi sangat cepat dan sulit diawasi. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Untuk menanggulanginya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun kenyataannya, pelaku pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika belum dijatuhi sanksi pidana yang maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, Pertama bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, di mana penegak hukum terutama hakim tidak memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika yaitu faktor substansi hukum yakni perbedaan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika dan undang-undang pencucian yang sama-sama merupakan undang-undang tindak pidana khusus, faktor pemahaman penegak hukum tentang ketentuan tindak pidana pencucian uang, keterbatasan sarana dan prasarana dala mendeteksi dan mengungkap transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana, dan kesadaran hukum penyedia jasa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Pelaku
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana
  topic: keywords
subject: Pencucian Uang
  topic: keywords
subject: Narkotika
  topic: keywords
creator: rahman amin
creator: Tania Rona Friscylia
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-03-25
publication date: 2025-03-25
starting page: 12
ending page: 29
doi: 10.51454/b27ebb59

Analisis Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kendari (Studi Kasus Perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi (2) Untuk mengetahui dan menguraikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. (3) Untuk mengetahui dan menerangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Penelitian ini, menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (library research) dan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil Penelitian ini menemukan jika dalam amarnya hakim menolak, gugatan penggugat seluruhnya karena obyek-obyek perkara yang didalilkanPenggugat tersebut terindikasi adanya Sengketa Milik, harta bawaan yang sudah dijadikan mahar istri pertama pewaris, Harta bersama antara pewaris dengan istri pertama pewaris (Sagima binti Iban), harta bersama antara pewaris dengan istri kedua (Hj.Sitti Aminah) dan harta milik Hj.Sitti Aminah yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris. Hal ini berimplikasi kepada para pihak dan kepada harta itu sendiri. Adapun implikasi kepada para pihak adalah sampai saat ini mereka masih berseteru bahkan menimbulkan perpecahan antar keluarga. Adapun implikasi kepada harta adalah bahwa harta-harta pewaris belum bisa dimanfaatkan karena belum ada kejelasan mengenai pemilik harta tersebut karena belum dibagikan kepada ahli warisnya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Sengketa Waris
  topic: keywords
subject: Perkara PutusanPengadilan Agama
  topic: keywords
creator: Muhamad Nengah Murtado
rights: Copyright (c) 2025 Legal Advice : Journal Of Law https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-12-21
publication date: 2024-12-21
starting page: 69
ending page: 84
doi: 10.51454/

Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan
type: item
description: Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Menganalisis penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; 2) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan sesuai fungsinya. Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi admnistratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. 2) perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaaan hutan dan hasil secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijaksanaan pengelolaan kawasan huta merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perlindungan Hutan
  topic: keywords
subject: Pembangunan Berwawasan
  topic: keywords
subject: Lingkungan Berkelanjutan
  topic: keywords
creator: Nur Nashriany Jufri
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Legal Advice https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 43
ending page: 68

Maraknya Penyalah Guna Narkotika Di Indonesia: Apa Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Menguranginya?
type: item
description: Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan, dengan kasus yang meluas di berbagai lapisan masyarakat. Media sering melaporkan tindak pidana narkotika, menunjukkan meningkatnya masalah ini. Undang-Undang menetapkan bahwa rehabilitasi adalah tujuan utama dalam penanganan narkotika. Sanksi pidana penjara seringkali tidak efektif dan justru menambah beban over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak penyalah guna narkotika di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, diikuti dengan interpretasi bahan hukum. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.
subject: Articles
  topic: section
subject: Rehabilitasi
  topic: keywords
subject: penyalah guna narkotika
  topic: keywords
subject: pidana
  topic: keywords
creator: Aulia Agus Anindita
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Legal Advice https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 27
ending page: 42

Analisis Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi di Indonesia
type: item
description: Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency dalam dunia bisnis digital, terutama Bitcoin yang selama ini marak beredar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada pemecahan permasalahan atau isu hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan cryptocurrency, terutama Bitcoin sebagai mata uang digital yang dapat digunakan sebagai instrument transaksi belum memiliki legalitas. Belum adanya legalitas terhadap penggunaan cryptocurrency dikarenakan karakteristik dari cryptocurrency yang masih fluktuatif, tidak dapat dipersamakan dengan mata uang. Nilai dari cryptocurrency yang naik-turun secara drastic dikhawatirkan dapat membuat situasi bisnis menjadi tidak menentu. Jika suatu saat cryptocurrency dijadikan instrument transaksi, maka diperlukan sebuah regualasi yang dapat mengatur stabilitas nilai cryptocurrency, agar tidak berdampak negative bagi dunia bisnis di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: cryptocurrency
  topic: keywords
subject: legalitas
  topic: keywords
subject: transaksi
  topic: keywords
creator: Ismawati Septiningsih
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Legal Advice https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 20
ending page: 26

Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada
type: item
description: Era globalisasi yang kian meningkat, meningkatkan kompleksitas sengketa bisnis khususnya di Kanada. Dengan meningkatnya interdependensi ekonomi, para pelaku di Kanada menghadapi tantangan baru. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa sebagai elemen krusial untuk menjaga stabilitas dalam dunia bisnis. Di Indonesia sendiri, sengketa bisnis juga kian menjadi permasalahan yang serius. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi, terutama melalui penggunaan Artificial Intelligence (AI), yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan AI dalam proses mediasi di dalam kerangka Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya. Namun, terdapat tantangan dalam memahami nilai-nilai budaya lokal dan dinamika sosial yang kompleks di Indonesia. Meskipun Artificial Intelligence (AI) menawarkan efisiensi, peran mediator manusia tetap sangat penting untuk menangani aspek emosional dan kultural yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh teknologi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Artificial Intelligence
  topic: keywords
subject: Data Pribadi
  topic: keywords
subject: Era Digital
  topic: keywords
subject: Mediasi
  topic: keywords
creator: Nasya Oktavia
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Legal Advice https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 1
ending page: 19
doi: 10.51454/j938vw17

Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia
type: item
description: Harta bersama harus dibagi ½ (seperdua) apabila terjadi perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI. Hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama perselisihan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses Litigasi dan Non Litigasi Pembagian Harta Bersama penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain dan Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pasal 97 KHI melainkan konsep keadilan menurut islam itu bukan berarti sama. Hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing ½ ( Satu Perdua ) dari harta bersama karena adanya harta perkongsian. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Harta bersama dalam pelaksanaan diharapkan mampu adil dan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga dapat menciptakan rasa nyaman bagi penerima harta bersama yang telah ditetapkan secara meyeluruh dalam perundang-undangan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pembagian Harta Bersama
  topic: keywords
subject: Hukum Positif
  topic: keywords
subject: Kompilasi Hukum Islam
  topic: keywords
creator: Zain Arfin Utama
creator: Dewinta Asokawati
creator: Dwi Jumadi
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-09-14
publication date: 2024-09-14
starting page: 51
ending page: 65

Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia
type: item
description: Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang, peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Adapun Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil menunjukan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional. Faktor pendukung utama KPK melibatkan dukungan masyarakat yang aktif, independensi hukum, keterlibatan media, kerjasama internasional, dan sistem hukum yang memadai. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK. Meskipun demikian, melalui pendekatan holistik dan model peran yang komprehensif, KPK terus berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Peranan
  topic: keywords
subject: KPK
  topic: keywords
subject: Korupsi
  topic: keywords
creator: Wandi Pratama Putra
creator: St. Hadijah Wahid
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-09-10
publication date: 2024-09-10
starting page: 41
ending page: 50

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal
type: item
description: Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi hak cipta mereka dari orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin. Hal ini karena, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin menghasilkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Menurut Pasal 95 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dapat menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi dari pelaku siaran ilegal melalui gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukam ke Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta mereka dilindungi dari siaran ilegal. Jika seseorang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dengan biaya, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Jika ditemukan bahwa seseorang melakukan siaran ilegal, mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara dan denda.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tanggung Jawab
  topic: keywords
subject: Siaran
  topic: keywords
subject: Ilegal
  topic: keywords
creator: Ma’ruf Akib
creator: Fajri Al Ghiari
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-09-10
publication date: 2024-09-10
starting page: 35
ending page: 40

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif
type: item
description: merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual-beli. Aktivitas jual-beli dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli meskipun tidak bertemu secara langsung. Jual-beli melalui e-commerce menjadi alternatif belanja masyarakat yang menginginkan berbelanja secara praktis dan ekonomis. Kendati menjanjikan kemudahan, jual-beli melalui e-commerce memiliki problematic tersendiri khususnya mengenai perlindungan konsumen. Artikel ini akan membahas terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi dengan e-commerce. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian berjenis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ada saat ini belum efektif di dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen terutama ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual.
subject: Articles
  topic: section
subject: perlindungan
  topic: keywords
subject: konsumen
  topic: keywords
subject: e-commerce
  topic: keywords
creator: Vincentius Patria Setyawan
creator: Itok Dwi Kurniawan
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-09-10
publication date: 2024-09-10
starting page: 27
ending page: 34
doi: 10.51454/

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung
type: item
description: Tujuan penelitian untuk mengetahui: a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penambangan secara ilegal dalam kawasan hutan; b. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah terhadap penerbitan izin penambangan dalam kawasan hutan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif (normatif law research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum pemerintah daerah terhadap izin penambangan batuan adanya penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan kawasan hutan yaitu secara represif (sanksi administratif) yakni berupa upaya penegakan hukum melakukan tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang telah melanggar persetujuan penggunaan kawasan hutan dan izin penambangan, berupa teguran tertulis, berupa pembekuan berusaha, dan berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan.berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum pidana. Seharusnya pemegang Izin Usaha Pertambanagn (IUP) yang tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasn Hutan (IPPKH) yang melakukan aktifitas admnistratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Pasal 119 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara; 2. Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah kewenangan tunggal pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan sesuai kewenangannya, juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini kepala daerah provinsi (Gubernur) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai kewenangannya, berda…
subject: Articles
  topic: section
subject: Penegakan hukum
  topic: keywords
subject: Penambangan Ilegal
  topic: keywords
subject: Kawasan Hutan Lindung
  topic: keywords
creator: Nur Nashriany Jufri
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-09-10
publication date: 2024-09-10
starting page: 9
ending page: 26
doi: 10.51454/

Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
type: item
description: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sebagai hasil kajian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bupati/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah melalui keputusan atau risalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah deskripsi analitis terhadap tugas dan fungsi bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Data-data yang diperoleh, baik data perimer maupun data sekunder disusun dan dianalisis secara sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan, karena kelahiran Bawaslu sesungguhnya bukan dimaksudkan sebagai lembaga pengadil dalam sengeta proses pemilu, akan tetapi kelahiran Bawaslu dimaksudkan agar Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum. Sebagai ikhtiar agar Bawaslu fokus pada fungsi pengawasan serta sebagai upaya agar Bawaslu tidak terjebak dalam praktek a buse of power maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap fungsi penyelesaian sengketa proses, dimana penulis berpandangan bahwa akan lebih tepat bila kewenangan penyelesian sengketa proses ini di amanahkan kepada lembaga yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kewenangan
  topic: keywords
subject: Bawaslu Kabupten/Kota
  topic: keywords
subject: Sengketa Proses Pemilu
  topic: keywords
creator: Adhe Ismail Ananda
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
date: 2024-09-10
publication date: 2024-09-10
starting page: 1
ending page: 8
doi: 10.51454/9axexy82