Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang
Keywords:
Dana Desa, Hukum Lingkungan, Abrasi Sungai, Pemerintah DesaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
References
Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4).
Yunus, M. (2021). Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif. Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 2(1).
ndrasari, D. (2020). Identifikasi Masalah Dan Model Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Kajian Teknik Sipil, 5(1).
Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2017). Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan,/15(2).
Yunus, M. (2021). Permasalahan Hidrologi di Daerah Aliran Sungai Kampar: Suatu Telaah Multi Perspektif. Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 2(1).
Amin, M., Ridwan, R., & Zulkarnain, I. (2018). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 6(2).
Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(1).
Arasid, H., & Kadaryanto, B. (2024, August). Implementasi Mengurangi Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Pada Aliran Sungai Rokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor R24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kebupaten Rokan Hilir. In Semnashum: Seminar Nasional Hukum (Vol. 2, No. 01).
Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA).
Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2(2).
Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Bumi Aksara.
Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2).
Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jurnal Kebijakan Pemerintahan.
Asram A.T Jadda, Asrul Hidayat, and Tasman Thamrin, “Peran Serta Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan ( Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ),” Madani Legal Review 8, no. 1 (2024).
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). Strategi Mitigasi Bencana Erosi dan Abrasi di Wilayah Sungai. Jakarta: BNPB.
Raharjo, T. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Pedoman Umum Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas. Jakarta: BNPB.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kemendesa PDTT.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendesa No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2017). Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, 15(2).
Dahlan, M. S. (2018). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
Kementerian Desa PDTT. (2020). Pedoman Teknis Komunikasi Kebijakan Dana Desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 dan 81, serta Permendesa No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
Lestari, Y., & Rachmawati, I. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 5(2).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2023.
Suharto, Edi. Pembangunan, Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Fitriani, L., & Hasan, A. (2021). Kendala Implementasi Program Infrastruktur Desa: Studi Kasus pada Pemanfaatan Dana Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1).
Handayani, R., & Wibowo, D. (2020). Aksesibilitas Bantuan Hukum di Desa: Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Nurhadi, A. (2020). Urgensi Pendampingan Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, 7(2).
Yuliana, S., & Pratama, H. (2022). Akses Bantuan Hukum di Desa: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(1).
Sunggono, Bambang. Hukum dan Masyarakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Fitriyani, Yuli dan Suwitri, Sri. "Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 22, No. 1, 2021.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Legal Advice Journal Of Law
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
